KOALISI PARTAI POLITIK (STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN KOALISI PARTAI POLITIK DARI PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID KE MEGAWATI SOEKARNO PUTRI)

Fokus akhir dan penelitian ini adaJah untuk mendiskripsikan perubahan koaJisi partai politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan koalisi partai politik, berimpJikasi pada terjadinya pergeseran kepemimpinan nasional dati Presideo Abdurrahman Wahid ke Wakil Presiden Megawati Soekamoputri. TerseJenggaranya Pemilu multi partai tahun 1999, secara minimal telah menempatkan Indonesia pada jalur demokratisasi yang benar dalam pergulatan masa transisi menuju sistem politik yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini actalah penelitian kualitatif, bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumenter. Semua ini dibingkai dalam kerangka pemikiran yang menekankan pada teori detnokrasi, partai politik dan elite politik ReaJitas yang terjadi di daJam Pemilu 1999, yang merupakan titik awal bangsa Indonesia untuk memasuki masa transisi menuju demokrasi ternyata tidak mengbasilkan partai politik yang dapa! memenangkan pemilu seeara mayoritas sederhana apalagi mayoritas mutlak (absolute mojority) dalam pengwnpulan suara. Sebagai indikator adalah PDl-P yang hanya mampu mendapatkan 30 persen suara. Semua im memberikan peluang bagi partai politik untuk melakukan koalisi Proses terpililmya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, tentu tidak bisa dilepaskan dati terbentuknya koaJisi beberapa partai politik (PPP, PKB, PAN, PBB,PK dan Golkar). Sedangkan faktor yang mendorong terjadinya koalisl yang mendukung Abdurrahman Wahid adaJah ketakukan dan kelornpok-kelornpok Islam yang termanifestasikan pada ehte-elite partai polttik Islam ataupun yang berbasls massa Islam, jika Megawati yang terkenal nasionalis terpilib untuk menjadi Presiden dalam Sidang Umum MPR 1999. Melibat pada kenyataan rendahnya perolehan suara partai-partai politik Islam serta semakin mengerasnya persaingan antara Habibie sebagai calon dan Partai Golkar dengan Megawati sebagai calon dati PDI P, membuat beberapa partai politik yang tergabung daJam Poros Tengah meocoba untuk memberikan a1ternatif lairmya yaitu dengan mencalonkan Gus Our sebagai Presiden. Sebagai presiden yang terpilib melalui dukungan koalisi antara beberapa partai politik, Gus Our adalah harapan, namun semua itu kemudian mengbilang sebagai buah irnplikasl dati kinerja pemerintahan yang kaeau, bongkar pasang kabinet, ueapao kontroversial sarnpai perjalaoao keluar negeri yang dilakukan preslden deogao memakan banyak waktu. Gus Dur lupa bahwasannya duk:ungan yang diberikao elite-elite partai politik jika tidak dikelola dengan manajemen yang balk, dapat berakibat pacta retaknya koalisi yaog berarti memperbesar konflik politik. Implikasi dan semus itu adaJah pacta lemalmya governability yang kemudian memlIDculkan ketidakpuasao pohtik dari kekuaum-kekuatan politik ataupun elite-elite politik untuk kemudian mencabut dukungao yang pemah diberikan. Abdurrahman Wahid kemudian dijatuhkan melalui mekaoisme memorandum peftama, kedua sampai diselenggarakannya Sidang Istimewa 200 I, membuktikan betapa telah terjadi perubaban koausi diantara partai politik yang termanifestusikan daJam fraksifraksi yang acta di DPRIMPR. Semua ini memperlibatkan bahwa realitas politik di Indonesia menunjukan peran signifikan partai politik dalam proses dan koustelasi politik maupun perubahan-perubahan kekuasaan yang teljadi di era transisi Indonesia. Kata Kund : Partai Politik, Koolisi, Elite Politik