PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TERHADAP TINGKAT PARTISIPASINYA DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

Era Otonomi Daerah yang di mulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa era baru bagi Daerah. Wewenang Pemerintah Daerah menjadi sangat luas untuk mengurusi Daerahnya masing-masing Begitu juga dengan DPRD yang sesuai dengan Undang·Undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai kedudukan yang terpisah dan Pemerintah Daerah menyebabkan kedudukan mereka lebih kuat jika dibandingkan Pemerintahan Daerah sebelumnya. Hal ini sangat memberi peluang terlaksananya secara optimal terhadap fungsi utama DPRD yakni pembuatan Peraturan Daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan PeraturanDaerah. Apalagi mereka juga memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menjadikan kedudukan mereka semakin kuat terhadap Pemerintah Daerah. Namun Kedudukan yang kuat dan wewenang yang luas dari DPRD tidak secara otomatis membuat peranan anggota dewan menjadi optimal dalam menjalankan fungsinya khususnya fungsi dalam pembuatan Peraturan Daerah. Mereka memang terlihat lebih aktif terutama dalam mengkritisi segala perilaku eksekutif dan lebih berani dalam mengajukan ide, gagasan dan masukkan dalam pembuatan Peraturan Daerah. Namun keaktifan tersebut belum diimbangi dengan kualitas yang memadai dari ide, gagasan dan masukkan serta kritikan. Dan keaktifan tersebut bisa lebih dipahami sebagai akibat konstelasi politik yang memberikan peluang yang luas untuk keaktifan itu. Dalam beberapa kasus mereka cenderung mengedepankan hak dan kepentingan pribadi mereka dibanding kewajibannya yang harus dipenuhi sebagai anggota legislatif. Seiring dengan adanya dugaan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman yang relatif tetap dibanding sebelurnnya tersebut yang membuat belurn optimalnya peranan anggota dewan selama ini dalam proses pembuatan Peraturan Daerah maka perlu dilaknkan penelitian untuk mengetahui belum optimalnya fungsi DPRD khususnya dalam pembuatan Peraturan Daerah. Penelitian seperti yang dimaksud adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan dan pengalaman anggota DPRD terhadap tingkat partisipasinya dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan seberapa besar hubungan di antara kedua variabel tersebut. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang mengarahkan penelitan ini yang selanjutnya akan diuji kebenarannya adalah "semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman anggota DPRD maka semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam proses pembuatan Peraturan Daerah". Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh anggota DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sampel yang diambiI adalah anggota DPRD Kabupoaten Jombang dengan pertimbangan bahwa variabilitas populasi relatif rendah serta adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan alat uji korelasi Rho Spearman pada taraf signifikansi 0,01 atau! %. Setelah data hasil penelitian terkumpul dan kemudian dilakukan analisis dengan korelasi Rho Speannan, diperoJeh hasil yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel tergantung yang ditandai dengan koefisien korelasi yang sangat tinggi dari hasil analisis. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa hipotesis yang tersebut di atas diterima atau terbukti di lapangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi anggota DPRD berdasarkan hasil penelitian benar-benar dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalaman dari anggota dewan ltu sendiri. Menilik hasil analisis itu maka untuk waktu yang akan datang perlu diprioritaskan adanya perbaikan terhadap tingkat pendidikan dan pengalaman anggota DPRD. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui seleksi yang ketat terhadap calon anggota legislatif oleh partai politik dengan mempertimbangkan terutama dari tlngkat pendidikan dan tingkat pengalaman dari calon. Tuntutan itu sangat wajar adanya, karena dimasa yang akan datang pennasalahan yang dihadapi masyarakat semakin rumit dan kompleks, sehingga membutuhkan kemampuan yang memadai dari wakil-wakilnya yang duduk di legislatif guna menyelesaikan permasalahan yang ada