PENYUSUNAN APBD 2003 BERDASARKAN KEPMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2002 PADA PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Telah lama Pemerintah Daerah di Indonesia menggunakan Sistem Anggaran Tradisional (dalam skripsi ini disebut dengan Pola Lama). Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1974, PP No.5 Tahun 1975, dan PP No.6 Tahun 1975, Peraturan Mendagri No. II Tahun 1975. Tetapi setelah sekian puluh tahun pengimplementasiannya terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan di Daerah kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang mana hal ini tidak terlepas dari konsep Otonomi Daerah yang dijalankan. Terjadinya ketidakpuasan masyarakat mendorong dilakukannya reformasi di Bidang Keuangan Daerah. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya serangkaian peraturan perundang-undangan yang meliputi: UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, PP No. 105 Tahun 2000, dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Dengan diberlakukannya serangkaian peraturan perundang-undangan tersebut maka Pemerintah Daerah memulai babak baru dimana sekarang tidak lagi menggunakan Sistem Anggaran Tradisional tetapi menggunakan Sistem Anggaran dengan pendekatan Kinerja (dalam skripsi ini disebut dengan Pola Baru) dengan konsep Otonomi Daerah yang baru. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Sistem Anggaran dengan pendekatan Kinerja, apakah sudah sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002, untuk membandingkan pelaksanaan Sistem Anggaran dengan pendekatan Kinerja (Pola Baru) dengan Sistem Anggaran Tradisional (Pola Lama), dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Anggaran Kinerja. Peneliti mengambil kasus pada Pemerintah Kota Pasuruan. Didalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan metode: survey lapangan, observasi lapangan yang terdiri dan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori yang ada. Kesimpulan menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran dengan Pola Baru lebih menitikberatkan output, lebih otonom, lebih baik pengendaliannya, dan lebih transparan jika dibanding dengan Pola Lama. Tetapi karena tahun anggaran 2003 merupakan awal implementasi Sistem Anggaran dengan pendekatan Kinerja maka dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Pasuruan menghadapi beberapa kendala dan terdapat kekurangan-kekurangan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran Pemerintah Kota Pasuruan belum sepenubnya menerapkan Sistem Anggaran dengan pendekatan Kinerja berdasarkan Kepmendari No. 29 Tahun 2002