DINAMIKA PROSES POLITIK ANGGARAN : STUDI PEMBAHASAN APBD DKI JAKARTA TAHUN 2015

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami tentang dinamika politik dalam pembahasan RAPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, dengan memfokuskan tentang perdebatan atau perseteruan antara DPRD dan Eksekutif dan proses pencapaian kesepakatan di antara kedua unsur pemerintah daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menganalisis data lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembahasan RAPBD DKI Jakarta Tahun 2015 terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada konflik antara DPRD DKI Jakarta dan eksekutif yang mengakibatkan keterlambatan pengesahan RAPBD. Perdebatan mengenai perbedaan dokumen RAPBD 2015 dikarenakan kedua unsur pemerintah daerah tersebut berusaha untuk memperbanyak anggaran RAPBD 2015 untuk memenuhi kepentingan mereka. Konflik pembahasan RAPBD DKI Jakarta lebih banyak dipenuhi perdebatan untuk memenuhi kepentingan pragmatis melalui memperbesar atau menaikkan anggaran-anggaran rutin seperti gaji dan tunjangan bagi DPRD maupun untuk eksekutif. Silang pendapat mengenai perbedaan dokumen RAPBD diselesaikan melalui negoisasi antara kedua pihak dengan mengakomodasi kepentingan masing-masing, seperti peningkatan anggaran tujangan bagi DPRD DKI, menyepakati Tunjangan Kinerja bagi eksekutif serta kompromi terhadap beberapa item anggaran yang dipersoalkan. Tarik ulur proses pembahasan anggaran diindikasikan mendorong perilaku kontraproduktif oleh para aktor politik yang terlihat dalam bentuk memaksimalkan alokasi anggaran (budget maximizer) misalnya menaikkan insentif gaji dan tunjangan DPRD. Selain itu memanfaatkan kekuasaan melalui sumber daya pemerintahan, birokrasi dan otoritas dalam memperoleh pundi-pundi bagi kekayaan pribadi atau kolektif (rent-seeking) tampak terlihat sekali bersifat transaksional