INTERAKSI NEGARA DENGAN PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR DALAM KEBIJAKAN MOBIL LCGC (Low Cost Green Car)

Fenomena-fenomena yang terjadi munculnya kebijakan LCGC adalah adanya sebuah permasalahan lingkungan yang setiap tahunnya mengalami sebuah penurunan kualitas khususnya adalah polusi udara. Polusi ini ternyata paling banyak diproduksi oleh kendaraan bermotor dan industri. Selain permasalahan kualitas udara ternyata munculnya LCGC ini dikarenakan sumber daya alam khusunya bahan bakar fosil sudah dalam level sangat minim dan dalam waktu dekat akan habis. Namun dibalik alasan permasalahan lingkungan ini kebijakan LCGC muncul dikarekanan adanya sebuah ketakutan dari industri otomotif Indonesia khususnya PT. Astra Daihatsu Motor atas kesiapan industri otomotif asing seperti negara Thailand dan Malaysia yang sudah memproduksi mobil LCGC lebih dahulu jika dibandingkan industri otomotif Indonesia dan mereka siap untuk melakukan export untuk Indonesia yang memiliki pangsa pasar sangat gemuk. Oleh karena itu PT. Astra Daihatsu Motor dengan beberapa dukungan seperti GAIKINDO dan beberapa industri otomotif lainya mendorong kebijakan LCGC. Namun didalam proses pembuatan kebijakan LCGC ini ada sebuah interaksi yang dilakukan PT. Astra Daihatsu Motor dengan pemerintah khususya Kementerian Perindustrian untuk membuat kebijakan LCGC ini menjadi ideal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk dapat mendeskripsikan gambaran umum interaksi didalam proses kebijakan LCGC antara PT. Astra Daihatsu Motor dengan pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara instrumentalis Ralph Miliband, dimana didalam teori ini menjelaskan bahwasanya negara hanyalah dijadikan sebuah alat untuk kepentingan dari kaum kapitalis sehingga negara sama sekali tidak memiliki sebuah otonomi dalamnya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa interaksi yang terjadi dalam proses kebijakan LCGC ini benar-benar terjadi, bahkan PT. Astra Daihatsu Motor memiliki peran yang begitu besar dalam proses kebijakan LCGC jika dibandingkan dengan peran dari Kementerian Perindustrian yang dikarenakan minimnya penguasaan teknologi otomotif. Lalu setelah beberapa tahun kebijakan ini berjalan ternyata yang lebih merasakan hasil dari kebijkan LCGC ini adalah hanyalah industri otomotif saja, dengan melonjaknya penjualan dari mobil LCGC. Sedangkan dampak yang didapatkan negara hanyalah bertambahnya kemacetan yang terjadi dibeberapa titik kota besar, selain itu dampak yang didapatkan negara adalah Indonesia tidak bisa menguasai sebuah teknologi otomotif karena dampak dari kebijakan LCGC ini membuat mati bebrapa industri otomotif nasional yang seharusnya negara melindungi