PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAANALOKASI DANA DESA (Studi Pada Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur)

Otonomi desa sampai saat ini masih terdapat hambatan. Hal ini salah satunya didasarkan pada pengelolaan dana alokasi dana desa (ADD) yang belum terimplementasi dengan baik. Pelaksanaan otonomi desa (otonomi daerah) didasarkan pada pengesahan UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui program otonomi daerah diharapkan sinergi pemerintah, masyarakat, dan swasta terbangun untuk mewujudkan good governance. Melalui program desentralisasi diharapkan partisipasi masyarakat meningkat dalam pembangunan khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Penelitian ini untuk bermaksud (1) mengetahui regulasi, (2) mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana ADD dan (3) mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD. (2) mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan ADD yang responsif, transparan, dan akuntabel. (3) mengetahui, menganalisis, dan menginterpretasikan faktor-faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD. Keutamaan penelitian ini adalah upaya pemecahan masalah mengenai otonomi desa yang sampai saat ini belum tuntas dan hasil penelitian ini bisa sebagai saran kebijakan untuk penyusunan kebijakan desentralisasi di pedesaan. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Semanding, unit analisis desa, tipe penelitian kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, Pemeriksaaan keabsahan data pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber data, teknik analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti Miles dan Huberman. Hasil penelitian diperoleh data regulasi pemerintah Kabupaten Tuban yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD yang responsif, transparan, dan akuntabel Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban. Partisipasi masyarakat desa Semanding dalam perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran alokasi dana desa di Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dapat dikategorikan tipe kemitraan (partnership) (Wilcox, 1999). Hal ini didasarkan bahwa pada perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran ADD terdapat peran warga dan aparat desa dalam pengelolaan ADD Desa Semanding. Pengelolaan dana ADD di desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban berjalan lancar. Keberhasilan dalam pengelolaan ini didukung faktor internal yaitu karakter individu motivasi, persepsi warga bahwa dana ADD besar manfaatnya, kedua adanya dukungan faktor eksternal yaitu dukungan pemerintah (pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten), dukungan lingkungan fisik, dukungan kelembagaan sosial desa Semanding, daya tarik kerjasama antara warga dan aparat desa