BAGI HASIL PERTANIAN DI PINGGIRAN KOTA SURABAYA SEBUAH STUDI IMPLEMENTASI HUKUM NASIONAL DI KELURAHAN PEJARINGAN SARI KECAMATAN RUNGKUT KOTA MADYA SURABAYA

Berkaitan erat dengan pemanfaatan tanah-tanah pertanian tersebut, sebenarnya sudah sejak dahulu kala di dalam kaLangan masyarakat petani penggarap dan pemberi tanah garapan sudah dikenal adanya kaidah-kaidah yang mengatur interaksi antara petani penggarap dan pemberi tanah garapan dalam pemanfaatan tanah pertanian, yaitu: Hukum perjanjian, bagi Hasil Pertanian Adat (Setempat), yang secara legendaris berasal dari nenek moyang, dapat berubah dan mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri serta elastisitas yang luas