PERAN GENDER DALAM KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DI INDONESIA

Pembakuan peran gender di dalam berbagai kebijakan-kebijakan di Indonesia merupakan fokus penelitian ini. Berawal dari perhatian LBH APIK yang besar pada perempuan idi bidang hukum maka LBH APIK merencanakan penelitian pembakuan peran gender dalam kebijakan-kebijakan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengadvokasi perubahan kebijakan-kebijakan yang mempunyai pengaruh negatif pada perempuan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah referensi kajian gender dalam bidang hukum yang masih langka di Indonesia. Peran gender yang memilah-milah perempuan sebagai pekerja domestik: pengurus rumah tangga dan laki-laki berada pada areal publik; sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, diperkirakan dibakukan oleh negara dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah orde baru. Diperkirakan pula pembakuan peran gender ini membawa pengaruh terhadap kehidupan perempuan. Ada berbagai kebijakan yang kemudian di telaah berkaitan dengan pembakuan peran gender terse but. Telaah terhadap berbagai kebijakan terse but menggunakan berbagai perangkat teoritis, antara lain pendekatan hukum kritis, pandangan perspektif feminis terhadap hukum, gender dan negara dalam konteks Indonesia. Metode yang dipakai adalah pengumpulan dokumen-dokumen tertulis (kebijakan-kebijakan ngara, hasil penelitian, kliping koran, kasus-kasus). Data yang ada kemudian dianalisis dengan metodologi feminis yang menentang bahwa ilmu pengetahuan itu netral, objektif, dan bebas nilai, serta lepas dari struktur kekuasaan. Metodologi ini antara lain memperhatikan signifikansi gender dan hubungan gender yang asimetris dalam semua bidang kehidupan, termasuk bidang hukum. Metodologi ini selain menolak asumsi bahwa subjek dan objek penelitian dapat dipisahkan dan anggapan bahwa melibatkan pengalaman pribadi adalah tindakan yang tidak ilmiah, juga merancang penelitian dengan sebuah visi untuk perubahan so sial. Ditemukan bahwa memang terjadi upaya domestikasi perempuan secara sistematis oleh negara berdasarkan ideologi gender dalam hukum dan kebijakan-kebijakan negara, Ideologisasi nilai-nilai yang didasarkan pada perbedaan gender di dalam kebijakan negara tersebut berdampak pada marginalisasi baik secara ekonomi dan politik, eksploitasi , subordinasi, privatisasi kekerasan terhadap perempuan. Dianalisis bahwa pembakuan peran gender itu erat kaitannya dengan berbagai kepentingan dati berbagai kelompok. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai kepentingan terhadap domestikasi perempuan, untuk mempertahankan struktur patriarkal yang berarti; perta.rna, dominasi laki-laki di bidang kehidupan masyarakat yang penting dapat dipertahankan (Status Quo). Kedua, demi kepentingan efisiensi ekonomi dan akumulasi modal. Dengan demikian maka melalui hukum, negara melakukan pembakuan peran gender, khususnya dengan menggunakan nilai-nilai tentang gender yang hidup dalam masyarakat