Wewenang pemeriksaan tambahan pad a aparat kejaksaan diberikan berdasarkan Undang-undang Nomorr 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Repubik Indonesia. Wewenang pemeriksaan tambahan mempunyai pengertian yuriidis yang berbeda dengan penyidikan lanjutan, meskipun tujuan yang sama yaitu menyempurnakan Berita Acara Penyidikan. Pada pemeriksaan tambahan , jaksa mempunyai kewenangan t erbatas sesuai Pasa1 27 Undang undang Nomor 5 Tahun 1991. Sedangkan penyidikan lanjutan , yang berlaku pada masa H.I.R., jaksa mempunyai kewenangan yang sama .dengan penyidik. Fungsi dan wewenang kejaksaan dalam pemeriksaan tambahan yang di ber i kan undang-undang sering kali tidak sama dengan terjadi dalam praktek. Ketidaksamaan tersebut diakibatkan faktor aparat peneg...
Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna meneg...
Peningkatan kesejahteraan bagi pustakawan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secarasignifikan, h...
Penelitian ini memfokuskan pada hak pemegang hak atas tanah eigendom untuk mendapatkan hak setelah h...
Pada skripsi ini penulis mengangkat dan memfokuskan mengenai jaksa pengacara negara yang memiliki pe...
Asas opportunitas sebagai dasar pengesampingan perkara telah diterapkan di Indonesia sejak zaman pe...
Pembangunan Nasional yang semakin meningkat dengan segala resiko dantantangan yang dihadapinya tidak...
Salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kej...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Upaya untuk membawa koperasi kembali ke basis perlu diselaraskan dengan langkah dan fokus perhatian ...
Penegasan pertama kali yang menyebutkan Kejaksaan sebagai satu Departemen dikukuhkan berdasarkan Und...
Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ali...
Historiografi perkotaan di Indonesia oleh Kuntowijoyo dianggap sebagai hal baru dan sampai tahun 199...
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang bebas dan mandiri dan...
Pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan sungai merupakan seseorang yang mempertanggungjawabkan pe...
Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republ...
Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna meneg...
Peningkatan kesejahteraan bagi pustakawan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secarasignifikan, h...
Penelitian ini memfokuskan pada hak pemegang hak atas tanah eigendom untuk mendapatkan hak setelah h...
Pada skripsi ini penulis mengangkat dan memfokuskan mengenai jaksa pengacara negara yang memiliki pe...
Asas opportunitas sebagai dasar pengesampingan perkara telah diterapkan di Indonesia sejak zaman pe...
Pembangunan Nasional yang semakin meningkat dengan segala resiko dantantangan yang dihadapinya tidak...
Salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kej...
Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah...
Upaya untuk membawa koperasi kembali ke basis perlu diselaraskan dengan langkah dan fokus perhatian ...
Penegasan pertama kali yang menyebutkan Kejaksaan sebagai satu Departemen dikukuhkan berdasarkan Und...
Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ali...
Historiografi perkotaan di Indonesia oleh Kuntowijoyo dianggap sebagai hal baru dan sampai tahun 199...
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang bebas dan mandiri dan...
Pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan sungai merupakan seseorang yang mempertanggungjawabkan pe...
Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republ...
Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna meneg...
Peningkatan kesejahteraan bagi pustakawan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secarasignifikan, h...
Penelitian ini memfokuskan pada hak pemegang hak atas tanah eigendom untuk mendapatkan hak setelah h...