IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-FORMASI SDM APARATUR DALAM REKRUTMEN PEGAWAI DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Seiring dengan tuntutan Good Governance dan permasalahan pegawai negeri sipil, pemerintahan Indonesia menggalakkan program reformasi birokrasi dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terkait dengan UU ASN tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium perekrutan PNS. Sehingga salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah ditengah-tengah moratorium pegawai adalah kebijakan e-formasi yang bertujuan untuk melihat kebutuhan pegawai di setiap instansi pemerintahan. E-formasi SDM aparatur lahir dari landasan pemikiran untuk bisa mempercepat proses administrasi serta menjamin keakuratan data terkait dengan peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai sehingga kebijakan e-formasi SDM aparatur sangat berpengaruh terhadap mekanisme rekrutmen pegawai. Pemerintah Kota Surabaya merupakan daerah dengan analisis beban kerja dan jumlah pegawai terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan mendiskripsikan tentang implementasi e-formasi SDM aparatur dalam rekrutmen pegawai di Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Edward III dengan empat variabel yang mempengaruhi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan secara purposive. Data diperoleh dari wawancara mendalam dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan mengkombinasikan data yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara data tersebut. Kemudian validitas data diuji melalui traingulasi data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan eformasi SDM aparatur dalam rekrutmen pegawai di Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik. Dari semua tahapan rekrutmen mulai perencanaan kebutuhan pegawai hingga penetapan pegawai, penerapan e-formasi di Pemerintah Kota Surabaya pada tahap perencanaan kebutuhan pegawai belum berjalan dengan baik karena adanya ketidakjelasan mekanisme setelah usulan formasi dari Pemerintah Kota Surabaya masuk ke Pemerintah Pusat. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya informasi yaitu peraturan pemerintah tentang mekanisme rekrutmen CPNS yang bersinergi dengan kebijakan e-formasi sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara