PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENENTUKAN PEMIMPIN PEMERINTAH DAERAH DAN DEMOKRATISASI DI ARAS LOKAL

1. Permasalahan Penelitian Bagaimana partisipasi politik warga kota Surabaya dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung ? Aspek yang diteliti dalam hal ini adalah sejauh mana tingkat otonomi warga dalam menentukan sikapnya memilih pemimpinnya. Apakah karena pengaruh mobilisasi partai politik semata, faktor primordialisme atau calon putra daerah atau karena unsure rasionalitas dan hati nurani ? Sampai sejauh mana kualitas partisipasi menentukan kualitas demokratisasi di aras lokal ? Yang diteliti adalah bagaimana peranan dari unsur emosi, kultur paternalisme, sikap rasionalitas, kesadaran politik, hubungan pertemanan menentukan pilihan politiknya? B. 2. Tujuan Penelitian Memberikan gambaran secara empirik tentang partisipasi politik warga kota Surabaya dalam Pilkada. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga dalam menentukan pejabat pemerintah daerahnya. B. 3. Metode Penelitian Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara tak berstruktur dan studi pustaka. Analisis data dilakukan peneliti sejak turun ke lapangan. Artinya, analisis tidak hanya dilakukan pada saat data dari wawancara sudah terkumpul lengkap, tetapi sejak proses penelitian ini berlangsung sampai sesudah pengumpulan data berakhir. Lokasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan tiga karakteristik: (1) Aspek heterogenitas budaya atau pluralitas etnik; (2) Intensitas dan potensi konflik/kerusuhan social yang terjadi; (3) Kesenjangan ekonomi dan social yang ada di masyarakat. B.4. Hasil dan Kesimpulan Terdapat dua realitas yang bersebrangan dengan proses politik Pilkada yang sudah terjadi beberapa waktu lalu, dimana di satu sisi ada tuntutan untuk memberdayakan politik rakyat seperti yang dirumuskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ternyata UU tersebut sekadar sebagai payung hukum pemilihan secara langsung, karena hampir semua proses Pilkada banyak ditentukan oleh partai politik, seperti dalam pengajuan calon. Partai politik begitu kuat mendominasi proses seleksi calon kepala daerah. Dengan realitas demikian, persoalannya adalah apakah hal ini tidak mengurangi arti demokratisasi di aras lokal. Demokratisasi tidak punya banyak tidak ada penguatan partisipasi rakyat dalam realitasnya. Karena bagaimanapun demokratisasi pemilihan kepala daerah memerlukan legitimasi politik yang itu adalah rakyat, tanpa legitimasi yang berfungsi sebagai salah satu arena utama konsolidasi demokrasi, maka tidak ada konsolidasi demokratisasi di aras lokal