SIKAP DAN ASPIRASI POLITIK PEGAWAI NEGERI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh posisi dilematis pegawai negeri dalam menentukan sikap politiknya, terutama dalam menentukan afiliasi politik dan menyalurkan aspirasi politiknya. Satu sisi sikap dan perilaku pegawai negeri sebagai individu warga negara seharusnya mempunyai kebebasan menentukan sikap dan perilaku politiknya, sehingga mereka mempunyai otonomi dalam menentukan sikap dan perilaku politiknya itu. Namun disiai lain, sebagai anggota KqRPRI, pegawai negeri mempunyai keharusan untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui organisasi politik Golkar yang nota bene partai pemerintah. Sehingga sikap dan perilaku politiknya juga tidak bisa menyimpang begitu saja dari bingkai-bingkai sikap dan perilaku politik organisasi induknya. Dalam konteks semacam ini pertanyaanpertanyaan sederhana kemudian muncul, seperti apakah pegawai negeri itu mempunyai .kebebasan (otonomi) untuk menentukan sikap dan perilaku politiknya, atau sikap dan perilaku politik mereka sesungguhnya telah digariskan oleh organisasi induknya (Golkar). Sehingga mereka cenderung tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan