Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik

Sejalan dengan perkembangan zaman maka perkembangan urusan publik semakin kompleks dan beragam. Informasi publik tersebut sangat dibutuhkan oleh warga negara untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan potensi hidup setiap warga negara. Informasi ekonomi, sosial, politik, dan hukum merupakan informasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap warga negara karena dengan informasi tersebut warga negara dapat mengetahui mengembangkan potensi untuk mempertahankan hidup mereka.Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemberian informasi publik terkadang adanya pemasalahan bahwa badan publik yang memiliki informasi publik tidak memberikan informasi publik atau memberikan informasi publik tidak sesuai harapan dari pemohon informasi sehingga berdampak ketidakpuasan pemohon informasi. Hal tersebut menimbulkan Sengketa Informasi Publik. Sengketa Informasi Publik diselesaikan pada tahapan melalui Komisi Informasi dengan cara Mediasi dan Adjudikasi Nonlitigasi. Penyelesaian olehKomisi Informasi tersebut terkadang tidak memuaskan para pihak sehingga terdapat keberatan atas putusan komisi informasi. Atas keberatan putusan komisi informasi tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal tersebut sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan kewenangankepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa informasi