Setelah dikeluarkannya PMK Nomor 130/PMK.010/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2012 maka setiap Perusahaan Pembiayaan wajib untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia atas semua Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian Pembiayaan Konsumen. Peraturan tersebut mengakibatkan lonjakan pendaftaran Jaminan Fidusia yang signifikan melampaui kemampuan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana disetiap Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk mewujudkan pelayanan jasa hukum bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia seharusnya diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan (One Day Service) maka pada tanggal 5 Maret 2013 diberlakukan Sistem F...
Fungsi jaminan fidusia secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjan...
Materi pokok penelitian Implikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Via Elektronik Terhadap Kewenangan Not...
ABSTRAK PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AS...
Sejak keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010/2012 Tentang Penda...
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai hapusnya fidusi...
Melalui kegiatan perkreditan, bank dan lembaga keuangan non bank melayani kebutuhan pembiayaan serta...
Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya sangat besar. Notari...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Dengan adanya paket perubahan pendaftaran jaminan fidusia, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asa...
Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya sangat besar. Notari...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
ABSTRAK KEOTENTIKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS SETELAH BERLA...
Demi mewujudkan asas publisitas dalam jaminan fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wa...
Pada prinsipnya kekuatan yang melekat pada Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris yaitu sempurna (vo...
Tidak didaftarkannya jaminan fidusia pada umumnya berkaitan biaya pendaftaran yang mahal ke Kantor P...
Fungsi jaminan fidusia secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjan...
Materi pokok penelitian Implikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Via Elektronik Terhadap Kewenangan Not...
ABSTRAK PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AS...
Sejak keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010/2012 Tentang Penda...
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai hapusnya fidusi...
Melalui kegiatan perkreditan, bank dan lembaga keuangan non bank melayani kebutuhan pembiayaan serta...
Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya sangat besar. Notari...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
Dengan adanya paket perubahan pendaftaran jaminan fidusia, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asa...
Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya sangat besar. Notari...
Pemerintah menerbitkan peraturan berupa peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara P...
ABSTRAK KEOTENTIKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS SETELAH BERLA...
Demi mewujudkan asas publisitas dalam jaminan fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wa...
Pada prinsipnya kekuatan yang melekat pada Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris yaitu sempurna (vo...
Tidak didaftarkannya jaminan fidusia pada umumnya berkaitan biaya pendaftaran yang mahal ke Kantor P...
Fungsi jaminan fidusia secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjan...
Materi pokok penelitian Implikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Via Elektronik Terhadap Kewenangan Not...
ABSTRAK PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AS...