PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA INVESTOR DENGAN PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM RANGKA SPA(SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF)

Keberadaan bursa komoditi di Indonesia di awali terjadinya berbagai kasus penipuan pada tahun 1970-an yang dilakukan beberapa perusahaan komisioner yang menjalankan kegiatan penyaluran amanat kontrak berjangka komoditi dari nasabah di dalam negeri ke bursa berjangka di luar negeri. Sekarang ini perdagangan komoditi diatur dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Namun dalam pelaksanaannya perdagangan berjangka sekarang masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan investor dalam pelaksanaan investasinya di bursa berjangka yang disalurkan melalui perusahaan pialang berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan pelaksanaan investasi di bursa berjangka biasanya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Tahap Pengenalan Bursa Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang bursa berjangka oleh pialang, masa pemrosesan data nasabah serta terakhir pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi dan terakhir adalah pelaksanaan investasi itu sendiri, dimana pengawasan diri nasabah sangat diperlukan agar apa yang diinvestasikan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berbicara tentang perlindungan terhadap investor maka hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bursa berjangka. Dimana dalam peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap nasabah atau investor. Sistem penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasinya di bursa berjangka dapat dilakukan melalui di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, untuk di luar pengadilan penyelesaian dilakukan secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan pialang berjangka atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dengan pemanfaatan dana kompensasi, selanjutnya apabila tidak mendapatkan penyelesaian dalam internal perusahaan pialang berjangka dan bursa berjangka. Langkah penyelesaian berikutnya dapat melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang biasanya dilakukan dengan sistem mediasi dan apabila tetap tidak mendapatkan penyelesaian, langkah yang terakhir adalah penyelesaian melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) yang biasanya dilakukan dengan sistem arbitrase. Sedangkan penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan dapat secara Perdata maupun Pidana dan Administrasi, yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya