PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP NOTARIS/PPAT SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam rangka penerapan disiplin pajak, Direktorat Jenderal Pajak membuat program perpajakan setiap tahun yang berlaku bagi seluruh wajib pajak seluruh Indonesia. Fokus perpajakan yang akan diteliti dalam tesis ini ialah pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak Notaris yang merupakan salah satu langkah untuk menjabarkan misi yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun menerimaan negara secara optimal. Tinjauan Yuridis mengenai Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak Notaris/ PPAT dewasa ini sangat diperlukan dimana pelaksanaan pemungutan pajak oleh Pemerintah dan Pengawasan serta pembinaan terhadap Wajib Pajak dilakukan oleh Petugas dari Direktorat Jenderal Pajak guna melaksanakan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan. Terhadap Wajib Pajak profesi Notaris dan PPAT yang termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP), dilakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakannya untuk menguji kepatuhan mereka dalam melaksanakan pembayaran pajak. Adapun jenis penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian normatif yang bersifat analisis kualitatif. Artinya bahwa penelitian ini membahas ketentuan-ketentuan normatif yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak, membahas data-data yang diperoleh untuk dihubungkan dengan Wajib Pajak serta menghubungkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tema Tesis yaitu Pemeriksaan Pajak Terhadap Notaris /PPAT Sebagai Pengusaha Kena Pajak. Teknik pengumpulaan data yang digunakan adalah Penelitian Perundang-undangan dan Penelitian Konseptual mempergunakan legislasi dan regulasi antara aturan dalam suatu undang-undang dan mendasarkan pada prisip-prinsip hukum terhadap pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum terhadap permasalahan yang berkenaan dengan penulisan tesis ini. Setiap Wajib Pajak memiliki peluang yang sama untuk diperiksa, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan, dapat memberikan motivasi positif untuk masa-masa selanjutnya. Maka, pemeriksaan Pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan terhadap Wajib Pajak dan setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak