PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN MAKANAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN ANAK

Setiap makanan yang beredar di pasar harus senantiasa aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak, makanan tersebut wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan jaminan keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia. Banyak ditemukan makanan yang mengandung zat berbahaya di pasaran, seperti makanan basah seperti mie dan tahu, jajanan anak di sekolah juga tak luput dari ancaman bahan kimia berbahaya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ditentukan 2 (dua) rumusan masalahnya yaitu: 1) Apa kualifikasi makanan yang membahayakan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang mengedarkan makanan yang membahayakan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualifikasi makanan yang membahayakan kesehatan bagi anak-anak, dan mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang mengedarkan makanan yang membahayakan kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kualifikasi makanan yang membahayakan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan meliputi makanan yang pengolahannya tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi. Adapun perbuatan pelaku usaha yang mengedarkan makanan yang berbahaya, misalnya bakso yang dicampuri boraks, mie yang dicampuri formalin, dan lain sebagainya, serta perbuatan pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan makanan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 8 UUPK 1999 dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 62 UUPK 1999 yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang mengedarkan makanan yang membahayakan kesehatan dapat diterapkan tanggung jawab mutlak (strict liability) dengan cara pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai akibat kerusakan, pencemaran, dan atau mengonsumsi makanan yang diedarkannya