TINDAK PIDANA PENYERTAAN NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pada tahun-tahun terakhir ini, sering notaris dilibatkan dalam pemeriksaan tindak pidana oleh pihak penyidik Polri. Hal ini dikarenakan notaris tersebut telah membuat akta atau menyimpan Protokol notaris yang menurut dugaan polisi bahwa akta tersebut melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam tesis ini akan diungkap penyertaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh notaris. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan permasalahannya yakni:(1)Bagaimana seorang notaris terlibat tindak pidana dalam tindak pidana pencucian uang; dan (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan doctrinal research dengan melakukan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa keterlibatan notaris dalam tindak pidana pencucian uang terjadi pada saat notaris memperoleh uang dari hasil kejahatan dengan cara turut serta dan turut membantu dilakukannya kejahatan antara lain kejahatan korupsi, penggelapan dan penipuan. Apabila notaris dalam pembuatan akta ada indikasi turut serta maupun turut membantu dilakukannya kejahatan tersebut dan memberikan sarana yang memenuhi unsur menerima atau menguasai atau menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka keterlibatan notaris tersebut dikategorikan telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan perlindungan hukum bagi notaris yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana pencucian uang dapat berlindung pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris sepanjang dia telah memegang teguh pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Bentuk perlindungan hukum bagi notaris sebagai suatu profesi ditandai dengan adanya organisasi profesi, aturan-aturan kode etik profesi, penjatuhan sanksi, pencabutan izin profesi, yang dijalankan dan ditetapkan oleh organisasi profesi tanpa campur tangan eksekutif, yudikatif, maupun legislatif