PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA KEPAILITAN

Kepailitan adalah salah satu perangkat hukum bagi setiap orang dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang yang dimilikinya. Kepailitan bisa menjadi jalan pintas bagi penyelesaian masalah utang piutang antara orang dengan orang, badan hukum dengan badan hukum dan antara orang dengan badan hukum. Kepailitan, sesuai dengan asas-asas yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimaksudkan agar penyelesaian utang-piutang dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Dalam perjalanannya, sebelum kepailitan ditetapkan oleh pengadilan, terdapat beberapa kasus yang menimbulkan kontroversi apakah ketidakhadiran Termohon dalam sidang permohonan pernyataan pailit secara otomatis bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan putusan pernyataan pailit secara verstek atau tidak. Tesis ini berusaha membahas, mengumpulkan bahan hukum yang relevan, menganalisa hingga memunculkan satu titik jawaban atas permasalahan diseputar putusan verstek dalam perkara kepailitan