IMPLEMENTASI KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM SENGKETA KONTRAK KOMERSIAL

Keadaan yang ada pada saat akhir kontrak atau setelah penandatanganan kontrak tentu tidak dapat diduga oleh para pihak. Hal yang pada dasarnya terjadi di luar kekuasaan para pihak dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian. Force Majeure atau yang dikenal dengan keadaan kahar dalam istilah hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 BW merupakan suatu peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi oleh debitor sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada kreditor. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor mengingat adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitor dan keadaan tersebut terjadi di luar kesalahan debitor. Berbeda dengan doktrin hardship dalam Common Law, yang tidak mengakibatkan pembatalan terhadap perjanjian, akan tetapi hanya mengakibatkan penundaan terhadap pemenuhan prestasi dalam perjanjian akibat terjadinya peristiwa tidak terduga yang mengakibatkan perubahan terhadap keseimbangan dalam pelaksanaan kontrak. Berdasarkan metode Doctrinal Research, tesis ini menggunakan Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Undang - Undang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai klausula Force Majeure. Setelah meninjau beberapa literatur, peraturan, dan jurnal, dapat digambarkan bahwa karakteristik klausula force majeure terdiri dari dua elemen utama. Pertama adalah hipotesis mengenai apa yang dimaksud dengan force majeure, dan yang kedua adalah akibat dari terjadinya force majeure bagi para pihak yang terlibat perjanjian