IMPLIKASI LARINYA NARAPIDANA DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN

Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 meliputi 2 (dua) aspek. Pertama, apabila dilihat dari proses dan sistem pemidanaan lembaga pemasyarakatan merupakan proses dan sistem terakhir dari penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu. Kedua, dari segi tujuan pemidanaan dalam penegakan hukum di Indonesia, maka lembaga pemasyarakatan menjadi wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh pembinaan dan bimbingan agar mereka kembali menjadi warga yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Implikasi narapidana yang melarikan diri dihubungkan dengan penegakan hukum Narapidana yang melarikan diri berakibat pada proses dan tujuan pemidanaan. Dimana narapidana yang lari tidak lagi menjalankan hukumannya dan melaksanakan pembinaan untuk dapat kembali ke masyarakat. Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat memperoleh berbagai pembinaan dan bimbingan agar mereka kembali menjadi warga yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Menegakkan supermasi hukum dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga wibawa hukum dan petugas dapat terlaksana. Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi perbuatan melarikan diri oleh tahanan dan narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan melakukan upaya pencegahan yaitu mengoptimalkan petugas pengamanan, mempertinggi dinding/tembok penjaga dengan ketebalan 5 (lima) meter, memotong tanaman atau pohon yang berada di dekat tembok yang dapat dipakai narapidana atau tahanan untuk memanjat tembok dan mengganti kawat berduri yang ada di atas tembok paling luar Lembaga Pemasyarakatan dengan kawat berduri buatan impor dengan kualitas yang baik. Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kasus pelarian oleh narapidana