HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG - UNDANG JAMINAN FIDUSIA

Sejak keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia terjadi lonjakan yang signifikan melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana di setiap Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan seiring perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengerluarkan Surat Edara Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftran Jaminan Fidusia Secara Elektronik yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2013. untuk melengkapi keluarnya surat edaran tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan tiga peraturan sekaligus yaitu menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Dan pada saat itu juga sistem pendafataran Jaminan Fidusia dilakukan dengan sistem online, baik permohonan pendaftaran fidusia, permohonan perubahan sertifikat fidusia, dan permohonan penghapusan sertifikat fidusia. Semua proses tersebut yang menyangkut fidusia online yang melaksanakan permohonan yaitu satu satunya pejabat adalah Notaris yang mendapat kuasa dari penerima fidusia