PENDAFTARAN TANAH DARI HASIL PEMECAHAN AKIBAT PEWARISAN

Secara umum pendaftaran tanah di negara Indonesia mulai mendapatkan kepastian hukum terhadap subjek hukum maupun objek hukum yang bersangkutan sejak diundangkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. Bagi tanah milik pribumi dapat didaftarkan sesuai dengan konversi Undang- Undang Pokok Agraria bagian kedua pasal II. Tanah yasan salah satu dari tanah yang dapat dikonversi dan disahkan oleh Menteri Agraria menjadi hak milik sesuai peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang pemecahan, pemisahan dan penggabungan tanah yang akan didaftarkan tanah yang bersangkutan. (b). Sejak Indonesia merdeka pribumi dapat memiliki tanahnya dengan leluasa sehingga dapat turun temurun kepada anak cucu serta keturunannya. Tanah yang telah diwariskan kepada turun temurunnya sehingga kadang menimbulkan berbagai masalah sebagai contoh keinginan ahli waris terhadap tanah warisan yang bersangkutan dipecah sehingga menimbulkan sertifikat setiap nama ahli waris itu sendiri dengan luas serta batas- batas yang nyata dan jelas. Apabila dalam proses pendaftaran tanah ada salah satu ahli waris ingin menuntut lebih dari apa yang telah disepakati terdahulu antara pewaris dan para ahli waris sehingga butuh upaya penyelesaian hukum untuk melindungi para ahli waris yang lain serta pihak ketiga yang ikut serta dalam permasalahan pewarisan ini. Masalah pewarisan dapat diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi. Sehingga hasil putusan pengadilan ini menjadi salah satu syarat permohonan pendaftaran tanah yang belum bersertifikat yang perlu dipenuhi oleh pemohon yang bersangkutan