MEDIASI SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN GUGATAN PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang rasio pengintegrasian mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif secara non litigasi ke dalam proses litigasi dalam gugatan perceraian di Peradilan Agama dikaitkan dengan landasan filosofinya serta untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan Pendekatan Kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu berupa sumber hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, majalah, internet, jurnal, artikel, makalah serta hasil penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian hukum ini ada 2 (dua) rumusan yaitu A. Rasio pengintegrasian mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif secara non litigasi ke dalam proses litigasi dalam gugatan perceraian di Peradilan Agama dikaitkan dengan landasan filosofinya. Dan rumusan kedua B. Pelaksanaan mediasi dalam gugatan perceraian di peradilan agama dikaitkan dengan tujuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian hukum ini didapatkan 2 (dua) simpulan, yaitu A. Rasio pengintegrasian mediasi non litigasi ke dalam proses litigasi dari segi landasan filosofi, prinsip dasar, nilai-nilai dan asas-asasnya masih terintegrasi tidak sempurna. Hal ini dikarenakan prinsip dasar sukarela, nilai kebebasan dan asas kebebasan berkontrak "dilanggar" dalam proses mediasi terintegrasi ke litigasi tersebut. Sedangkan simpulan kedua B. Pelaksanaan mediasi yang terintegrasi ke proses litigasi dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama belum dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan Perma Nomor : 01 Tahun 2008 yaitu mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan antara lain : - Sarana dan prasarana mediasi yang belum terpenuhi dengan baik. - Perilaku hakim mediator masih belum professional. - Mediator non hakim masih banyak yang belum memiliki skill mediator yang benar karena minim pengalaman. - Sebagian besar para pihak masih banyak yang beritikad tidak baik dalam bermediasi. - Belum adanya sosialisasi Perma Nomor 1 tahun 2008 yang baik kepada masyarakat pencari keadilan