KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan "Conceptual, statute and historical approach". Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara kritis terhadap Kedudukan Peraturan Menteri dalam pelaksanaan di lingkup Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Provinsi. Penelitian ini berorientasi pada upaya melakukan penelaahan secara mendalam mengenai Kedudukan Peraturan Menteri dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah provinsi. Permasalahan muncul ketika terjadi peralihan dari era sebelum otonomi daerah ke era otonomi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sebelumnya berkedudukan sebagai Kantor Wilayah yang berarti merupakan Instansi Vertikal dari Pusat termasuk Departemen (Kementerian), kini beralih menjadi instansi yang terlepas dari Pusat, sehingga harus tunduk pada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri yang dikeluarkan menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk dalam hal norma hukum dan daya ikatnya, sehingga diarahkan pada pembahasan yaitu terkait karakteristik peraturan menteri dan legal standing dari peraturan menteri terhadap kewenangan Gubernur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik peraturan menteri bersifat regeling. Sedangkan legal standing dari Peraturan Menteri terhadap kewenangan Gubernur yaitu sebagai pedoman dalam rangka menyeragamkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai negara kesatuan dan gubernur melakukan kewenangan berupa pembinaan dan pengawasan