PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PENERIMAAN DANA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat masyarakat ingin mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya, sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu undang-undang, perpres, perpu, peraturan pemerintah, perda, dan lain sebagainya. Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau korporasi. Masyarakat yang sadar akan perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap perilaku yang di landasi dengan pemikiran untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang besar dan dengan mudah. Untuk itu sebagian masyarakat melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagai salah satu yang dilakukan dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa notaris yang melakukan penerimaan dana dari hasil pencucian uang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam penerimaan dana dalam jabatannya dan jika terbukti ada tindak pidana pencucian uang maka notaris tersebut dikenakan pasal 3 atau 5 Undang-undang tindak pidana pencucian uang serta jika notaris tersebut terbukti dengan sengaja membuat surat otentik palsu dan mengakibatkan terjadinya kredit fiktif maka notaris tersebut terjerat pasal 264 ayat (1) KUHP