Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 diatur mengenai jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional khususnya pada pengaturan biaya dalam pemberian pertimbangan teknis dalam rangka izin lokasi. Penentuan biaya dalam izin lokasi belum memberikan kepastian hukum karena tidak ada perincian secara spesifik mengenai biaya yang harus ditanggung oleh pemohon dalam rangka izin lokasi yang tidak sesuai dengan besarnya biaya yang diatur dalam rumusan Pasal 4 PP. No. 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam hal pemohon merasa dirugikan maka upaya hukum yang dilakukan adalah Melakukan upaya hukum administrasi dan gugatan yang dirumuskan dalam Pasal 47 UU No. 9 Tahun 2004 Tentan...
Di Indonesia terdapat banyak perusahan-perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik ne...
Manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanpa bekerja manusia tidak akan d...
Penelitian ini bertujuan meninjau kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan kebijakan ...
Perlindungan tenaga kerja Indonesia terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan menuru...
Penerbitan Izin Usaha Perikanan bagi nelayan merupakan permasalahan baru yang dihadapi oleh Kementer...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Penelitian ini dilakukan untuk mencari dasar ketentuan dikabulkan untuk seluruhnya dari kasus pada p...
Pajak sebagai komponen penting dalam menjalankan sebuah negara yang berfungsi sebagai sumber penerim...
Abstrak Kalau kita simak perkembangan kebijaksanaan perumahan nasional mulai dari awal kemerdekaan s...
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang bebas dan mandiri dan...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis baik yang dilakukan antar indiv...
Setiap instansi harus memiliki peralatan dan produksi dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi merek...
Bahwa dasar dari pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan diatur dalam Perjanjian Penggun...
Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum. Menjamin kesehatan juga har...
Di Indonesia terdapat banyak perusahan-perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik ne...
Manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanpa bekerja manusia tidak akan d...
Penelitian ini bertujuan meninjau kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan kebijakan ...
Perlindungan tenaga kerja Indonesia terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan menuru...
Penerbitan Izin Usaha Perikanan bagi nelayan merupakan permasalahan baru yang dihadapi oleh Kementer...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Penelitian ini dilakukan untuk mencari dasar ketentuan dikabulkan untuk seluruhnya dari kasus pada p...
Pajak sebagai komponen penting dalam menjalankan sebuah negara yang berfungsi sebagai sumber penerim...
Abstrak Kalau kita simak perkembangan kebijaksanaan perumahan nasional mulai dari awal kemerdekaan s...
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang bebas dan mandiri dan...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis baik yang dilakukan antar indiv...
Setiap instansi harus memiliki peralatan dan produksi dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi merek...
Bahwa dasar dari pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan diatur dalam Perjanjian Penggun...
Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum. Menjamin kesehatan juga har...
Di Indonesia terdapat banyak perusahan-perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik ne...
Manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanpa bekerja manusia tidak akan d...
Penelitian ini bertujuan meninjau kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan kebijakan ...