KEWAJIBAN PEMBAYARAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengawasi atau mengendalikan kontrak yang telah ditandatanganinya. Oleh karena itu, diperlukannya aturan tersendiri mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang harus ditaati oleh pengguna barang dan jasa maupun penyedia barang dan jasa. Atas dasar inilah pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah mengalami dua kali perubahan yakni dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012. Pada prakteknya pengaturan mengenai tata cara atau pedoman dasar melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali tidak dilakukan sesuai prosedur oleh pengguna barang dan jasa dan juga penyedia barang dan jasa. Hal ini menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak dalam kontrak. Dampak atas keadaan tersebut merupakan suatu perwujudan adanya wanprestasi. Berkaitan dengan kontrak pengadaan barang dan jasa, jika pengguna barang dan jasa yang melakukan wanprestasi maka jalan penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan jika musyawarah tidak bisa menyelesaikan sengketa tersebut maka dipilih alternatif penyelesaian sengketa dan jika jalan damai sudah berhenti maka penyedia barang dan jasa dapat meminta pemenuhan hak-haknya dan ganti rugi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan kondisi tersebut dengan adanya tesis ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dana akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa