Add to ORKGPokok pembahasan berkaitan dengan kedudukan hukum waris anak berkewarganegaraan ganda terhadap harta kekayaan orang tua berupa hak milik atas tanah, dengan permasalahan tugas dan wewenang wali terhadap anak yang berkewarganegaraan ganda dan hak mewaris anak berkewarganegaraan ganda atas bidang tanah hak milik di Indonesia. Permasalahan dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan bahwa tugas dan wewenang wali terhadap anak yang berkewarganegaraan ganda adalah untuk mewakili anak baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Anak yang usianya kurang dari 18 tahun masih memiliki kewarganegaraan ganda, karena anak tersebut belum cakap bertindak dalam hukum. Anak tersebut berada di ba...
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK WARIS ATAS TANAH BAGI AHLI WARIS YANG MASIH DI ...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Pokok pembahasan berkaitan dengan kedudukan hukum waris anak berkewarganegaraan ganda terhadap harta...
Pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah dan penataan kota tidak bisa terl...
Pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah dan penataan kota tidak bisa terl...
Penguasaan tanah di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok ...
Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum ...
Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan hak - hak atas tanah bagi warga negara asing yang melakuka...
Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan hak - hak atas tanah bagi warga negara asing yang melakuka...
Akibat dari perkawinan campur yang dilakukan tidak dengan perjanjian kawin adalah munculnya harta b...
Akibat dari perkawinan campur yang dilakukan tidak dengan perjanjian kawin adalah munculnya harta b...
Akibat dari perkawinan campur yang dilakukan tidak dengan perjanjian kawin adalah munculnya harta b...
Pada tesis ini peneliti mengangkat permasalahan hokum perlindungan hukum bagi pemegang hak milik ata...
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang lebih menginginkan Hak Milik atas tanah ka...
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK WARIS ATAS TANAH BAGI AHLI WARIS YANG MASIH DI ...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Pokok pembahasan berkaitan dengan kedudukan hukum waris anak berkewarganegaraan ganda terhadap harta...
Pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah dan penataan kota tidak bisa terl...
Pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah dan penataan kota tidak bisa terl...
Penguasaan tanah di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok ...
Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum ...
Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan hak - hak atas tanah bagi warga negara asing yang melakuka...
Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan hak - hak atas tanah bagi warga negara asing yang melakuka...
Akibat dari perkawinan campur yang dilakukan tidak dengan perjanjian kawin adalah munculnya harta b...
Akibat dari perkawinan campur yang dilakukan tidak dengan perjanjian kawin adalah munculnya harta b...
Akibat dari perkawinan campur yang dilakukan tidak dengan perjanjian kawin adalah munculnya harta b...
Pada tesis ini peneliti mengangkat permasalahan hokum perlindungan hukum bagi pemegang hak milik ata...
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang lebih menginginkan Hak Milik atas tanah ka...
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK WARIS ATAS TANAH BAGI AHLI WARIS YANG MASIH DI ...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-...