AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HAK POLITIK DEBITOR PAILIT

Pada dasarnya kepailitan merupakan ranah bisnis, menariknya selain sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa peraturan-perundang-undangan di Indonesia yang sama sekali tidak berbau bisnis namun mencantumkan pailit dalam substansinya, sehingga mengharuskan kita merujuk pada Undang-undang kepailitan untuk memaknainya. Satu contoh misalnya untuk bisa mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada seseorang harus menyertakan surat keterangan tidak pailit. Akibat hukum yang utama setelah seseorang debitor dinyatakan pailit adalah debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas dan mengurus harta kekayaannya dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Seharusnya jika suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan ketentuan akibat kepailitan di dalamnya, maka sudah seharusnya ketentuan itu selaras dengan hakikat hukum kepailitan yang sesungguhnya