SANKSI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUKA KANTOR CABANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA DIUBAH MENJADI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

Tesis ini membahas mengenai dasar filosofis dan sanksi hukum dalam pelanggaran membuka Kantor Cabang bagi Notaris diluar kantor resminya menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang � Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah Dasar filosofis yang digunakan oleh pembentuk Undang Undang dalam hal melarang dibukanya kantor cabang bagi Notaris dan Sanksi Hukum yang dijatuhkan bagi pelanggarnya. Kesimpulan dari tesis ini yaitu Notaris hanya diperbolehkan membuka satu kantor demi tercapainya asas kepastian hukum khususnya dalam hal kedudukan seorang Notaris berkantor serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat umum terhadap akta yang dibuatnya dan mengenai Sanksi hukum yang bersifat preventif dan ringan berupa teguran lisan membuat tidak adanya efek jera bagi pelanggarnya sehingga dapat menimbulkan pelanggaran serupa dikemudian hari