IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Kota Tarakan)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedang pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, dan dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk pembagian urusan pemerintahannya Penyelenggara statistik dasar yang meliputi sensus, survei antar sensus, survei sosial dan ekonomi serta survei lintas sektor berskala nasional adalah wewenang dan hanya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik mulai dari pusat hingga daerah, sementara untuk penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini menjadi bagian dari kewenangan daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan kegiatan perstatistikan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah semakin beragam. Dalam Undangundang No 16 Tahun 1997, Sistem Statistik Nasional (SSN) yang dipakai di Indonesia meliputi tiga unsur, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar dan statistik sektoral diadakan untuk kepentingan pengambil kebijakan publik, pemerintah dan swasta, sedangkan statistik khusus umumnya tidak disiapkan untuk konsumsi publik. Pada saat ini pun penyelenggaraan statistik dasar masih mengacu pada kepentingan nasional, provinsi, dan hanya sedikit untuk kepentingan kabupaten/kota. Data statistik pada tingkat wilayah kecil terutama kecamatan hanya disediakan setiap 10 tahun sekali melalui sensus, padahal perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sedikitnya harus disusun setiap tahun