WAKAF HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk kepentingan peribadatan, pendidikan, sosial dan kesejahteraan umum adalah tanah Hak Milik. Namun dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang membolehkan wakaf dengan dengan jangka waktu tertentu, secara eksplisit melatar belakangi permasalahan apakah Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan yang terbatas jangka waktunya, sah di wakafkan? Dan bagaimana eksistensinya jika jangka waktunya telah habis? Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 telah merubah paradigma wakaf tanah dalam Hukum Tanah Nasional. Wakaf Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan adalah sah jika syarat formil dan syarat materiil terpenuhi, yaitu diantaranya wakaf tersebut harus mendapat ijin tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan. Eksistensi Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan yang diwakafkan dan telah berakhir jangka waktunya mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan. Pemegang Hak Guna Bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan dan memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian penggunaan tanah