KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT RISALAH LELANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan notaris rangkap jabatan sebagai pejabat lelang dan kewenangan notaris dalam pembuatan risalah lelang ditinjau dari Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil yang di dapat menerangkan bahwa Pejabat lelang Kelas II salah satu di antaranya adalah notaris, yang mempunyai wewenang membuat akta otentik, kecuali akta otentik tersebut merupakan kewenangan pejabat lain sebagaimana pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Risalah lelang tidak hanya diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kelas II melainkan juga Pejabat Lelang Kelas I. Diberikannya wewenang notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II yang berarti terjadi rangkap jabatan menurut pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris adalah dilarang. Oleh karena itu jelas bahwa notaris berbeda dengan pejabat pada umumnya yang merupakan pejabat pemerintah dan dengan tegas notaris dilarang merangkap jabatan. Namun notaris sebagai pejabat Lelang Kelas II, sehingga notaris juga berwenang menerbitkan Risalah Lelang bukan berarti notaris merangkap jabatan, karena kewenangan notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II didasarkan atas Permenkeu No. 93/PMK.06/2010 jo PerMenkeu No. 106/PMK.06/2013, sehingga kewenangan tersebut termasuk kewenangan atribusi, karena diterbitkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Permenkeu No. 93 /PMK.06/2010 jo PerMenkeu No. 106/ PMK. 06/2013