KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN WARALABA

Notaris sebagai salah satu ahli hukum yang berkompeten dalam membuat perjanjian, dituntut untuk dapat mengakomodir setiap kepentingan-kepentingan para pihak dalam suatu perjanjian. Bisnis dengan sistem waralaba (franchise) merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sedang berkembang pesat saat ini. Waralaba merupakan suatu bentuk perjanjian yang berupa kesepakatan-kesepakatan antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) yang secara tertulis tertuang dalam suatu perjanjian. Kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak tersebut, kerapkali menimbulkan sengketa yang tentunya akan mendatangkan kerugian salah satu pihak, sehingga dalam setiap perjanjian disebutkan satu pasal tersendiri tentang bentuk penyelesaian atas suatu perselisihan atau sengketa yang timbul. Masalah yang diangkat yaitu mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba dan bentuk penyelesaian sengketanya. Hak franchisor adalah menerima fee atau royalty dari franchisee, dan selanjutnya franchisor berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada franchisee. Sedangkan hak franchisee adalah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki franchisor, dan selanjutnya berkewajiban menjaga kode etik/kerahasiaan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang diberikan franchisor serta membayar royalty atau fee kepada franchisor. Apabila terjadi sengketa, para pihak bisa menyelesaikannya dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi dengan memperhatikan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Burgerlijk Wetboek (BW), UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PP No. 42/2007 tentang Waralaba, PerMendag RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba dan KepDirJen PDN No. 138/PDN/KEP/10/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Waralaba, dan bahan hukum sekunder yang berupa perjanjian waralaba, buku teks, artikel-artikel, majalah, hasil penelitian, situs dan kamus hukum terkait. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya. Tuhan memberkati