PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL

Peningkatan produktivitas dengan cara bekerjasama dengan perusahaan lain diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktik kegiatan komersial, namun tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang kontrak kerjasama tersebut. Jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktis bisnis. Landasan hukum yang mengatur kontrak bersumber pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana Buku III Burgerlijk Wetboek (B.W) tentang Perikatan. Oleh karenanya dalam pembuatan kontrak tersebut tidak terdapat keseragaman dalam bentuk atau format perjanjian, dengan batasan perjanjian tersebut dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, dan para pihak yang membuat perjanjian tersebut menyepakati klausula dalam perjanjian. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada Pemutusan Kontrak Kerjasama Operasional antara PTPN Y dan PT. X. Dan sasaran penyusunan dalam tesis ini adalah Kekuatan mengikatnya pemutusan secara sepihak Kerjasama Operasional oleh PTPN Y dan Akibat hukum pemutusan sepihak Kerjasama Operasional oleh PTPN Y yang mengakibatkan PT X dirugikan