PERBANDINGAN KEKUATAN HUKUM PUTUSAN KPPU DENGAN BENTUK PUTUSAN LEMBAGA LAIN

Seiring dengan pesatnya dunia perdagangan dan ekonomi, menyebabkan makin kuatnya tingkat persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangn Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan perangkat Undang-Undang yang mengatur aspek-aspek persaingan usaha di Indonesia. Berdasarkan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ini, didirikan lembaga independen yang mengawasi proses persaingan usaha yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam tesis ini, penyusun memfokuskan pembahasan pada kekuatan hukum Putusan KPPU sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut diatas. Dari hasil kajian tersebut, kemudian penyusun membandingkan kekuatan hukum putusan KPPU tersebut dengan kekuatan hukum bentuk putusan dari lembaga lain yaitu lembaga arbitrase dan lembaga peradilan. Sasaran penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum putusan KPPU dibandingkan dengan kekuatan hukum putusan lembaga lainnya, mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada putusan KPPU sehingga penegakan hukum terhadap hukum persaingan usaha dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya