PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pembelian terselubung sebagaimana diatur UU 22/1997 merupakan penambahan kewenangan penyidik sebagai teknik baru dalam upaya pemberantasan dan pengedaran narkotika, mengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan dalam sindikasi yang rapi, rahasia, hati-hati serta modus operandi dan teknologi yang digunakan dalam kejahatan narkotika tergolong canggih dan modern sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan menemukan tersangkanya. Dikaji dari aspek Filsafat Hukum baik secara Ontologi, Epitemologi, dan Aksiologi, pembelian terselubung tidak bertentangan dengan HAM karena sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan KUHAP mengenai fase penyelidikan, dimana penyelidikan diintrodusir dengan motivasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru dapat digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Pembaruan UU Narkotika yang mengatur teknik pembelian terselubung dilakukan negara dalam upaya membentuk kebijakan yang meletakkan hukum dalam kerangka kesejahteraan bersama demi mewujudkan keadilan, dan dapat mencegah kerugian serta menghindari ancaman yang lebih besar bagi masa depan bangsa karena akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika sangat merugikan