PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTAMBANGAN

Dewasa ini ada upaya dari Pembuat Undang-undang untuk mengintregasikan sanksi pada Hukum pidana dalam setiap peraturan perundangundangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sanksi pidana ini dimasukkan tanpa adanya harmonisasi dan penjelasan yang lengkap sehingga hanya bertujuan praktis sebagai Obat Terakhir untuk menanggulangi bentuk kejahatan yang ada. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya benturan-benturan norma dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan sanksi pidana dalam pasal 165 Undangundang Nomor 4 tahun 2009 inilah yang tidak memperhatikan lebih lanjut konsep hukum administrasi dan Otonomi daerah sehingga menyebabkan kerancuan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut apabila ada perbaikan Undang-undang ini dimasa depan. Tujuan utama keberadaan delik pasal 165 dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 menurut pembentuk Undang-undang adalah bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Good corporate Governance) dan tata kelola pertambangan yang baik (Good Mining Practice) sehingga dimasa depan tidak ada lagi pejabat yang dengan sengaja melakukan mal administrasi yaitu adanya tumpang tindih dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan. Konsep sanksi pidana dalam pasal 165 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 ini menggunakan terminologi yaitu larangan mengeluarkan Izin yaitu IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan larangan penyalahgunaan wewenang. Rumusan larangan mengeluarkan Izin yaitu IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang ini termasuk dalam kategori Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit (kadang kala dikatakan perbuatan melawan hukum formil) diartikan sebagai perbuatan yang hanya secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis) saja sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas mempunyai unsur melawan hukum materiil parameternya adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang didasarkan pada peraturan tidak tertulis yaitu nilai kepatutan dan nilai keadilan. Unsur delik yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang tetapi penjelasan pasal 165 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tidak cukup sehingga menyebabkan adanya penafsiran lebih lanjut mengenai terminologi penyalahgunaan wewenang. Adapun melalui pengkajian beberapa peraturan perundangan-undangan ditemukan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang pertama kali dapat ditemukan didalam Kitab Undang-undang Hukum pidana yaitu pada pasal 421,424,425 KUHP. Keberadaan pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mempunyai tujuan mengatur kembali kewenangan Pemerintah pusat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah disinilah yang menyebabkan keberadaan pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berpotensi untuk terjadi benturan atau konflik norma dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Rumusan permasalahan atau isu hukum yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah Apakah penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Daerah dalam hal mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan yang melawan hukum dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ? dan Apakah terjadi konflik norma antara pasal 165 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan pasal 10, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah kedua kalinya dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah jo. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? Adapun dalam Bab terakhir Penelitian hukum ini telah diberikan Saran untuk Pembuat Undang-undang untuk melakukan perbaikan dimasa depan yaitu seyogyanya rumusan pada pasal 165 dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 lebih dipertegas untuk menghindari terjadi konflik norma