IMPLIKASI TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HAL PENANDATANGANAN DANA BELANJA TIDAK TERSANGKA KABUPATEN DOMPU OLEH BUPATI DOMPU UNTUK MENINGKATKAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS MASYARAKAT DOMPU BUKAN SEBAGAI PENYIMPANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi merupakan perbuatan penyimpangan terhadap tata aturan yang diciptakan lembaga legislasi, dengan kata lain perbuatan melawan hukum mat Korupsi merupakan perbuatan penyimpangan terhadap tata aturan yang diciptakan lembaga legislasi, dengan kata lain perbuatan melawan hukum materiil, yang artinya perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan dengan segala akibat dari perbuatan itu dilarang untuk dilakukan. Perbuatan tindak pidana korupsi harus dipahami dengan jelas yang berkaitan dengan penentuan yuridiksi yang masih sangat terbatas dalam kehidupan praktik yudisiil. Penetuan yuridiksi tersebut sebagai implementasi antara ketentuan pidana dengan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan asas Otonomi Daerah. Dalam hal ini penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan diskresioner untuk melaksanakan kebijaknnya dalam mengatasi segera dan secepatnya, dengan rnenetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas Pemerintahan yang tidak sekedar kekuasaan Pemerintaha-an yang menjalankan undang-undang kekuasaan terikat. Seringkali badan yudikatif telah mencampur adukkan, bahkan menganggap sama antara unsur menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum. Bahkan tanpa disadari badan peradilan menererapkan asas perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteria yang jelas untuk dapat menerapkan asas tersebut, yaitu melakukan pemidanaan berdasarkan asas kepatutan dengan menyatakan para pelaku telah rnelanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tanpa bisa membedakannya dengan persoalan beleid yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara