JUAL BELI BANGUNAN RUMAH TINGGAL YANG BERDIRI DIATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH HABIS JANGKA WAKTUNYA

Dengan adanya status Hak Guna Bangunan yang telah habis jangka waktunya dan menjadi tanah Negara mengakibatkan bekas pemegang Hak Guna Bangunan tidak berhak menjual tanah bekas Hak Guna Bangunan tersebut, namun pemilik bangunan berhak menjual bangunan rumah tinggal yang dimilikinya kepada pembeli, dengan dasar bahwa hukum adat di negara Indonesia, menganut asas pemisahan horizontal. Jual beli bangunan sebagai salah satu bentuk peralihan bangunan yang dimaksud adalah dilakukan dengan akta notaris karena tanahnya telah menjadi tanah Negara sedangkan Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak berwenang untuk membuat aktanya. Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya berwenang untuk membuat akta jual beli tanah, termasuk bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya. Perjanjian jual beli bangunan yang dimaksud itu dianggap sah karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pasal 617 ayat (1) BW (yaitu dengan dibuatnya akta otentik). Prosedur yang dilakukan oleh pemilik bangunan rumah tinggal untuk memperoleh Hak Guna Bangunan di atas tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan yang sudah habis jangka waktunya adalah : pembeli (pemilik) bangunan yang baru bisa langsung mengajukan suatu permohonan hak, sehubungan dengan pembuatan Akta“Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal Yang Berdiri Di Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Yang Sudah Habis Jangka Waktunya ”dengan diberikannya klausula dan ditekankan “bahwa penjual hendak menjual bangunan rumah tinggal kepada pembeli yang bersedia membelinya untuk membeli bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan yang sudah habis jangka waktunya termasuk hak yang nantinya dimohonkan pada Negara, karena pada saat jual beli tersebut tanah yang diperjualbelikan telah menjadi tanah Negara