IKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG MASIH DALAM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN

Peralihan hak atas tanah yang masih dalam pembebanan hak tanggungan pada dasarnya tidak diperbolehkan karena melanggar pasal 11 ayat (2g) UU No. 4 th 1996 tentang Hak Tanggungan, yang kemudian dituangkan dalam pasal 2 blangko APHT. Namun dalam beberapa alasan, peralihan seperti ini masih dapat dilakukan dengan dua cara yaitu peralihan hak dengan melibatkan persetujuan bank pemberi kredit yang berarti telah ada penyerahan nyata dan penyerahan secara yuridis dengan konstruksi hukum novasi dan peralihan hak tanpa persetujuan bank pemberi kredit yaitu dengan ikatan jual beli sebagai alas hak yang dalam hal ini hanya ada penyerahan nyata dan belum ada penyerahan secara yuridis. Faktanya, banyak terjadi peralihan atas hak atas tanah yang masih dalam pembebanan hak tanggungan dengan alasan kepraktisan yaitu mudah cepat dan biaya murah sehingga ditempuh cara kedua yaitu tanpa melibatkan persetujuan bank pemberi kredit dengan pembuatan ikatan jual beli yang dilegalisasi dihadapan notaris. Ikatan jual beli yang dilegalisasi oleh notaris pada dasarnya adalah surat dibawah tangan, sehingga bukan merupakan alat pembuktian yang kuat karena penyerahan secara yuridis belum dapat dilakukan. Untuk melindungi kepentingan penerima hak akan kepastian penyerahan secara yuridis maka dalam ikatan jual beli tersebut diatur tentang klausula kuasa baik itu kuasa untuk menyelesaikan segala urusan dengan bank pemberi kredit sekaligus pengambilan sertifikatnya dan klausula kuasa untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan PPAT dan proses balik nama yang berarti pula ada penyerahan secara yuridis. Untuk lebih memperkuat kepastian hukum dan melindungi kepentingan penerima hak akan lebih baik klausula tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris