KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH MENURUT UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

Berdasarkan UUJN, Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam suatu akta otentik, guna menjamin kepastian hukum. Sepanjang kewenangan tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain berdasarkan undang-undang. Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum, telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 B.W, sehingga Notaris berwenang membuat akta otentik untuk digunakan sebagai alat bukti, termasuk wewenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN. Eksistensi dan wewenang Notaris bersumber pada atribusi yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan eksistensi dan wewenang PPAT tidak bersumber pada undang-undang, melainkan diatur dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat membentuk suatu jabatan umum, tanpa adanya delegasi dari undang-undang, sehingga eksistensi dan wewenang PPAT dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan masih menimbulkan masalah yuridis