TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK UMUM

Penerapan doktrin “Piercing The Corporate Veil” pada Perseroan Terbatas adalah akibat pelanggaran fiduciary duties oleh organ perseroan. Secara umum pertanggungjawaban atas pelanggaran fiduciary duties organ perseroan akan mengakibatkan pemindahan beban tanggung jawab kerugian perseroan kepada pemegang saham atau direksi atau dewan komisaris, sehingga semula sifat tanggung jawab terbatas bagi organ perseroan menjadi tidak berlaku. Persyaratan yang menentukan bagaimana kondisi-kondisi yang menyebabkan beban tanggung jawab harus dipindahkan kepada pemegang saham atau direksi atau dewan komisaris diatur dalam UUPT. Bagi bank umum sebagai lembaga keuangan yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam kegiatan operasinya selain berkewajiban untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai anggaran dasar perseroan, UUPT, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, berkewajiban pula untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dengan tujuan untuk mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh direksi dan/atau dewan komisaris maupun pemegang saham. Dengan demikian secara khusus pertanggungjawaban atas pelanggaran fiduciary duties organ Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum juga mengakibatkan pemindahan beban tanggung jawab kerugian perseroan baik kepada pemegang saham atau direksi ataupun dewan komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan tugas senantiasa dikaitkan dengan kewajibannya untuk melaksanakan fiduciary duties. Pelaksanaan fiduciary duties ini adalah untuk kepentingan semua stake holder perseroan dan bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu seperti pemegang saham mayoritas. Fiduciary duties yang tidak dilaksanakan menyebabkan direksi dan/atau dewan komisaris tidak berhak untuk memperoleh perlindungan business judgement rule. Perlindungan business judgement rule bagi anggota direksi dan dewan komisaris saat ini sudah dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian pula dalam pelaksanaan tugas bagi anggota direksi dan dewan komisaris Bank Umum yang berbentuk Perseroan Terbatas selain berkewajiban melaksanakan fiduciary duties sesuai dengan UUPT dan/atau anggaran dasar, berkewajiban pula melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang tidak dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha bank umum mengakibatkan direksi dan/atau dewan komisaris tidak berhak untuk memperoleh perlindungan business judgement rule. Sebagai contoh dalam kasus penutupan PT. Bank Global Tbk disebabkan lemahnya penerapan prinsip-prinsip good corporate governance didalam penyelenggaraan perusahaan sehingga mengakibatkan direksi maupun dewan komisaris perseroan tidak mendapat perlindungan business judgement rule