KEDUDUKAN BADAN USAHA BERBADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI BADAN HUKUM OLEH UNDANG-UNDANG YAYASAN

Penelitian hukum ini dilatarbelakangi oleh ketentuan pasal 71 Undang-Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, selanjutnya disebut UUY, yang menyebabkan yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UUY tidak diakui lagi sebagai badan hukum. Padahal, Yayasan tersebut telah mendirikan badan usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Perubahan status yayasan tersebut membawa dampak pada kedudukan yayasan sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas yang didirikan yang dapat mempengaruhi status badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mencari penjelasan secara sistematis mengenai legalitas badan hukum yang didirikan oleh Yayasan yang tidak diakui lagi sebagai badan hukum oleh UUY dan upaya untuk mempertahankan kedudukan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Yayasan yang tidak diakui lagi sebagai badan hukum oleh UUY. Badan usaha berbentuk PT yang telah didirikan oleh Yayasan yang tidak lagi diakui sebagai badan hukum oleh UUY tetap berstatus sebagai badan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kedudukan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh yayasan yang tidak diakui lagi sebagai badan hukum dapat dipertahankan dengan upaya yang dilakukan oleh Direksi Perseroan Terbatas dengan mengajukan pembubaran Yayasan yang tidak diakui lagi sebagai badan hukum oleh UUY ke Pengadilan, sedangkan upaya untuk mempertahankan posisi yayasan sebagai pemegang saham dapat dilakukan oleh Pengurus Yayasan dengan menggunakan skema Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan