Manusia semasa hidupnya pasti akan berhubungan dengan tanah, Manusia di dalam satu ruang lingkup Negara disebut sebagai warga Negara. Setiap warga negara mempunyai hak, salah satunya adalah hak atas tanah. Sebagai Warga Negara Indonesia, seseorang dapat mempunyai hak atas tanah, contohnya adalah Hak Milik. Bergantinya kewarganegaraan seseorang dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing, akan mempengaruhi kredibilitas seseorang sebagai subyek hak atas tanah, Akibat hukum terhadap hak milik atas tanah karena pergantian kewarganegaraan pemiliknya adalah, hak tersebut hapus karena hukum, dan tanahnya menjadi tanah negara, namun hapusnya hak milik tersebut tidak menyebabkan bangunan yang berada diatas hak milik tersebut juga ikut hap...
Tanah di bumi ini sebagaian sudah digarap dan memiliki status kepemilikan. Namun, sebagian yang lain...
Indonesia adalah negara yang berdaulatan dan memiliki tujuan dalam bernegara. Salah satu tujuan ters...
Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok ...
Perkawinan ialah suatu hal yang mulia karena di dalamnya terdapat ikatan yang sangat kuat dan yang d...
Pasca kemerdekaan dalam keadaan darurat perang, negara membutuhkan lahan untuk pangkalan senjata hin...
Hak Milik Atas Tanah adalah hak atas tanah tertinggi yang dapat dimiliki oleh seorang warga negara ...
Sistem hukum waris di Indonesia tidak membedakan status kewarganegaraan sebagai syarat seseorang men...
Perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di Indonesia maupun yang dilakukan di luar Indonesia ...
Kebutuhan masyarakat untuk sekedar memiliki ataupun menyewa properti diikuti pula dengan banyaknya p...
Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan hak - hak atas tanah bagi warga negara asing yang melakuka...
Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan hak - hak atas tanah bagi warga negara asing yang melakuka...
Pengaturan Penguasaan Hak Milik Atas Tanah secara tegas dirumuskan dalam Pasal 21 UUPA, sedangkan pe...
Penguasaan tanah di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok ...
Tesis yang berjudul : “Status Tanah Dan Bangunan Milik Perorangan Warga Negara Indonesia Setelah Kem...
Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh per...
Tanah di bumi ini sebagaian sudah digarap dan memiliki status kepemilikan. Namun, sebagian yang lain...
Indonesia adalah negara yang berdaulatan dan memiliki tujuan dalam bernegara. Salah satu tujuan ters...
Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok ...
Perkawinan ialah suatu hal yang mulia karena di dalamnya terdapat ikatan yang sangat kuat dan yang d...
Pasca kemerdekaan dalam keadaan darurat perang, negara membutuhkan lahan untuk pangkalan senjata hin...
Hak Milik Atas Tanah adalah hak atas tanah tertinggi yang dapat dimiliki oleh seorang warga negara ...
Sistem hukum waris di Indonesia tidak membedakan status kewarganegaraan sebagai syarat seseorang men...
Perkawinan beda kewarganegaraan yang dilakukan di Indonesia maupun yang dilakukan di luar Indonesia ...
Kebutuhan masyarakat untuk sekedar memiliki ataupun menyewa properti diikuti pula dengan banyaknya p...
Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan hak - hak atas tanah bagi warga negara asing yang melakuka...
Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan hak - hak atas tanah bagi warga negara asing yang melakuka...
Pengaturan Penguasaan Hak Milik Atas Tanah secara tegas dirumuskan dalam Pasal 21 UUPA, sedangkan pe...
Penguasaan tanah di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok ...
Tesis yang berjudul : “Status Tanah Dan Bangunan Milik Perorangan Warga Negara Indonesia Setelah Kem...
Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh per...
Tanah di bumi ini sebagaian sudah digarap dan memiliki status kepemilikan. Namun, sebagian yang lain...
Indonesia adalah negara yang berdaulatan dan memiliki tujuan dalam bernegara. Salah satu tujuan ters...
Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok ...