PEMBEBANAN BENDA SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan rinsipprinsip syariah. Dimana sebagai alternatif dari sistem bunga ditawarkan sistem bagi hasil. Namun, dalam praktiknya sendiri, Bank Syariah tidak selalu sejalan dengan apa prinsip dasar syariah. Hal ini dapat kita lihat salah satunya pada pembiayaan musyarakah, dimana pada dasarnya dalam pembiayaan musyarakah tidak dikenal adanya jaminan, namun pada praktiknya untuk mendapatkan pembiayaan tersebut disyaratkan adanya jaminan. Fokus pembahasan tesis ini adalah mengenai karakteristik pembiayaan musyarakah serta ratio pembebanan benda sebagai objek jaminan dalam dalam pembiayaan musyarakah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum pembiayaan musyarakah. Sedangkan pendekatan konseptual (conseptual approach) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka berfikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian. Pembiayaan msyarakah pada dasarnya adalah pembiayaan yang didasarkan pada akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi penyertaan modalnya. Pembiayaan musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Hal yang paling mendasar dari pembiayaan musyarakah, yang membedakannya dengan pembiayaan mudharabah adalah penyertaan modal dari pihak nasabah, dimana dalam pembiayaan musyarakah aset nasabah berupa usaha yang akan dibiayai diperhitungkan sebagai modal, namun tidak demikian dalam pembiayaan mudharabah. Menurut para Fuqaha pada dasarnya dalam pembiayaan musyarakah tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini karena pembiayaan musyarakah bukanlah bersifat utang, melainkan bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan. Namun, dalam praktiknya jaminan merupakan satu hal yang mutlak harus ada guna memperoleh pembiayaan musyarakah. Hal ini dikarenakan tidak selamanya pembiayaan musyarakah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karenanya, diperlukan adanya jaminan berkaitan dengan prospek keuntungan dan penekanan risiko kerugian. Selain alasan praktis tersebut, alasan dibebankannya jaminan dalam pembiayaan musyarakah adalah karena aturan yang ada yang mengatur mengenai pembiayaan musyarakah melegalkan adanya pembebanan jaminan dalam pelaksanannya. Hal ini tentu saja semakin memantapkan langkah Bank Syariah untuk selalu menyertakan jaminan dan membebankan jaminan kepada calon nasabahnya