Fungsi Intelejen Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Tesis ini difokuskan pembahasan dua permasalahan yaitu karakteristik penegakan hukum kejahatan terorisme di Indonesia dan kebijakan hukum pidana terkait fungsi intelijen dalam pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia dengan berdasarkan pada penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan statute approach dan conceptual approach. Dengan adanya ketentuan mengenai penggunaan laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan, menimbulkan permasalahan hukum, karena dalam disiplin hukum pembuktian terdapat perbedaan antara bukti kejahatan (crime evidence) dengan bukti intelijen (intelligence evidence). Dalam bukti kejahatan (crime evidance) diperlukan fakta hukum, sedangkan dalam bukti intelijen (intelligence evidence) tidak diperlukan fakta hukum. Fungsi intelijen sebagai alat deteksi dini dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme harus dapat dilaksanakan. Akan tetapi tidak adanya undang – undang intelijen negara maupun undang – undang yang integral mengenai operasional lembaga intelijen negara dalam menghadapi kejahatan – kejahatan yang terorganisir menjadikan lembaga intelijen tidak mampu mengatisipasi karena tidak terorganisirnya kekuatan intelijen ataupun jika melakukan operasi tanpa landasan hukum yang pasti. Kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan terorisme dengan menggunakan kebijakan penal (penal policy) merupakan langkah yang ditujukan untuk menindak dan memproses secara hukum bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme yang mempunyai keterbatasan dalam penerapannya, yaitu bersifat repressif bukan preventif