PENGERTIAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PPAT

Dalam peraturan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah yang masih berlaku sampai dengan sekarang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana disebut adanya fungsi pembuatan akta mengenai tanah yang dilakukan oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sehubungan dengan hal tersebut, timbullah pertanyaan apakah seorang PPAT merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan apakah produk hukum yang diterbitkannya merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara? Oleh Bapak Indroharto (Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung RI) dijelaskan bahwa ukuran yang dijadikan dasar untuk menentukan pengertian Apa dan Siapa itu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ditentukan oleh FUNGSI yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat tindakan hukum Tata Usaha Negara itu dilakukan. Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kualitasnya sebagai PPAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai PPAT, akan tetapi diluar menjalankan wewenang tersebut, PPAT dalam menerbitkan Akte aktenya yang lain, bukanlah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara