PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBAYARAN BPHTB

Pajak sebagai komponen penting dalam menjalankan sebuah negara yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat rutin maupun pembangunan, selain itu pajak juga berfungsi untuk mengatur, yaitu mengatur keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi maupun politik sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Negara selain bertugas untuk mengelola pajak juga bertugas untuk mengoptimalkan pemasukan yang berasal dari pajak. Berbagai macam pajak dikenakan kepada masyarakat, salah satunya adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada penerimaan Negara dari pajak BPHTB yang pada mulanya merupakan pendapatan Negara yang dikelola oleh pemerintah pusat namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengelolaannya BPHTB berpindah kepada pemerintah daerah. Selain itu tesis ini membahas peran PPAT dalam meningkatkan pendapatan daerah serta kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembayaran pajak BPHTB khususnya pajak yang disebabkan adanya transaksi jual beli dan peristiwa pewarisan. Sasaran penulisan tesis ini adalah bagaimana pembayaran pajak BPHTB dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 baik ditinjau dari besaran tarif, cara penghitungan serta pembayaran pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Semoga penulisan tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya